Perusahaan PMA dan Diskriminasi Upah

Dimuat di iREVIEW, 30 Januari 2012

Oleh: Zamroni Salim

Kasus demonstrasi buruh menyeruak karena upah yang ada dianggap tidak layak dan adanya diskriminasi upah antar perusahaan (dalam negeri dan Penanaman Modal Asing – PMA), antar sektor juga diskriminasi antar pekerja itu sendiri. Kasus demonstrasi besar yang berakhir dengan kerusuhan dan perusakan terjadi dari Sabang sampai Merauke seperti di Bekasi (pengusaha menggugat kenaikan upah), Batam (diskriminasi pekerja dan upah antar sektor), dan Papua (Freeport, tambang emas: diskriminasi upah dalam PT Freeport di dalam dan luar negeri).

Persoalan pada perusahaan PMA sebenarnya bukan pada kemampuannya dalam membayar upah minimum (UM) sesuai standard Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tapi lebih kepada perbedaaan (diskriminasi) antara pekerja lokal dan Tenaga Kerja Asing (TKA); juga perbedaan pada besarnya (kenaikan) upah dan tunjangan.

Terlepas dari status PMA atau perusahaan lokal, kenaikan upah (baik yang dituntut oleh pekerja/buruh) maupun yang dituntut oleh konstitusi (kenaikan UM tiap tahun) lebih dianggap sebagai beban tambahan bagi perusahaan; tidak dilihat sebagai cara untuk meningkatkan produktivitas, etos kerja dan loyalitas pekerja kepada perusahaan. Dengan meningkatnya kompetisi di pasar, perusahaan dituntut untuk bisa menurunkan biaya tenaga kerja (total). Perusahaan biasanya berusaha menahan laju kenaikan upah (tidak memenuhi tuntutan buruh), merubah kontrak kerja (kontrak atau outsourcing), karena perusahaan tidak harus memberikan fasilitas kesehatan, kelangsungan kerja, pension dan tunjangan lain.

Diskriminasi Upah antar Perusahaan/Industri

Kehadiran PMA memang mampu menumbuhkan kegiatan perekonomian dearh/nasional; juga turut meningkatkan tingkat upah di daerah/kawasan tertentu. Namun di sisi lain, PMA bisa menimbulkan diskriminasi upah antar perusahaan sekaligus juga mampu menimbulkan gesekan buruh untuk menuntut kenaikan upah yang sama. Studi yang dilakukan oleh Raymond Robertson, et al. (2009, World Bank), menunjukkan bahwa keberadaan PMA mempunyai pengaruh signifikan dalam menciptakan perbedaan tingkat upah (inter-industry wage differentials). Upah pekerja di perusahaan PMA cenderung lebih tinggi. Hal ini karena, secara umum, pekerja di perusahaan PMA mempunyai produktivitas yang lebih besar (dengan adanya training yang lebih intensif dan baik) daripada pekerja di perusahaan swasta dalam negeri dan perusahaan pemerintah yang rasionya bisa mencapai 2 kali lipat; sehingga upah pekerja PMA cenderung (dituntut) lebih tinggi.

Diskriminasi Upah antar Pekerja

Perbedaan upah yang tinggi tidak hanya sebatas antar perusahaan (PMA dan lokal) tapi juga antar pekerja di dalam perusahaan asing tersebut. Tingginya perbedaan upah antar pekerja dalam perusahaan PMA disebabkan, diantaranya, oleh adanya permakaian struktur upah yang diadopsi dari negara asal PMA tersebut. Perbedaan struktur upah berimplikasi pada perbedaan pengupahan yang cenderung berpihak kepada mereka yang memunyai keahlian tinggi (high skilled workers).

Perbedaan upah ini menimbulkan kecemburuan sosial (dalam perusahaan maupun masyarakat). Asosiasi pekerja dan buruh di Indonesia juga mengeluhkan besarnya jurang perbedaan antara tenaga kerja lokal dan asing, meskipun mereka mempunyai skill dan berada di level yang sama. Adanya stigma bahwa pekerja lokal kurang trampil dan berpendidikan lebih rendah turut menentukan diskriminasi upah yang ada, sehingga upah buruh lokal lebih rendah dan cenderung susah untuk naik.

Sebagian besar dari pekerja lokal yang ada di perusahaan PMA adalah mereka yang masuk bagian produksi/operator dan status kontrak atau outsourcing yang cenderung tidak memperoleh training extra untuk meningkatkan produktivitasnya. Jadi mereka akan mengalami kesulitan dalam memperoleh kanaikan upah sebagai reward terhadap kenaikan produktivitas mereka.

Kecemburuan itu juga dipicu oleh adanya kenyataan bahwa tenaga ahli (asing) cenderung dipakai terus meski masa kontraknya sudah habis. Pelanggaran ini tetap terjadi meskipun UU No. 13 tahun 2003 telah menggariskan penggantian TKA dengan tenaga lokal, bila masa kontrak TKA habis. Pasal ini menjadi sumber kecemburuan karena tidak adanya law enforcement dari pemerintah dan cenderung dibiarkan. Memang pemodal asing yang masuk diberi kebebasan untuk membawa tenaga ahli (jabatan tertentu) sesuai UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, namun dalam kenyatannya mereka cenderung membawa tenaga kerja yang seharusnya bisa disi oleh pekerja lokal.

Survey yang dilakukan Bank Indonesia (2009) bisa memberikan gambaran bagaimana diskriminasi di perusahaan PMA dalam memberikan gaji kepada TKA. Sebagian besar TKA yang ada di Indonesia bekerja sebagai profesional (35%), teknisi (24%) dan manajer (18%). Diskriminasi upah antara pekerja lokal dan TKA bisa dilihat untuk kelas teknisi (jabatan terendah dari TKA), sebagian besar mereka memperoleh gaji antara Rp 25 – 50 jt per bulan, ditambah tunjangan lain minimal Rp 10 juta.

Kesenjangan upah tentu sangat lebar, terutama bila kita bandingkan dengan gaji teknisi pekerja lokal yang tidak jauh dari UM yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Bila dibandingkan dengan tingkat pendidikan terendah, juga nampak bahwa TKA dengan ijazah SMA menerima antara Rp 10 – 25 juta (jumlahnya lebih dari 30%). Kesenjangan upah TKA ini tidak hanya pada perusahaan PMA tapi juga non-PMA, yang berarti kesenjangan itu menjada sedemikian nyata dan di banyak tempat.

Keengganan PMA untuk meningkatkan upah buruh lokal dikarenakan para pengusaha berkeyakinan bahwa kewajiban mereka adalah sebatas memenuhi standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah (daerah) sesuai dengan peraturan yang ada. Kenyataan di lapangan memang demikian, pekerja lokal memperoleh upah paling tidak sama dengan upah minimum sesuai dengan KHL. Disamping itu keengganan mereka menaikkan upah adalah karena adanya kekhawatiran (seperti diungkap oleh Wakil Ketua Asosiasi Pertambangan Indonesia) bahwa tingginya kenaikan upah yang diberikan oleh satu/beberapa perusahaan di sektor tertentu bisa memicu pekerja di sektor lain untuk menuntut hal yang sama. Kasus alotnya proses negosiasi buruh di Freeport dan juga di Bekasi adalah bukti nyata keengganan mereka untuk memenuhi tuntutan buruh.

Advertisements

Menata Rupiah di Negeri Sendiri

Dimuat di Harian Indonesia Finance Today, September 2011

Zamroni Salim

Baru beberapa hari lalu DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Mata Uang Rupiah. Terkait dengan UU ini, penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah menarik untuk dibahas tidak hanya pada aspek kewajiban penggunaannya tapi juga tujuan yang ingin dicapai dalam menghargai rupiah di negeri sendiri. Seberapa kuatkah Rupiah ini menjadi alat tukar di pasar domestik (di negeri sendiri) maupun di pasar asing (transaksi internasional)?

 Hard Currency vs Soft Currency

Sebagai negara anggota G20 bersama dengan 19 negara besar dunia (dari sisi ekonomi), Indonesia sudah selayaknya memiliki mata uang yang bisa diperhitungkan dalam setiap transaksi internasional baik yang terjadi di wilayah teritorial Indonesia maupun di luarnya. Indonesia sepertinya tak berdaya (bukan dilihat dari tingkat apresiasi dan depresiasi Rupiah terhadap US Dollar) tapi diperhitungkan tidaknya mata uang Indonesia dalam transaksi internasional. Sebagai contoh kecil, bila kita berkunjung ke negara lain, kemudian kita bertransaksi atau menukarkan Rupiah kita dengan mata uang negara setempat (misal melalui money changer), maka bisa dipastikan tidak akan ada yang melayaninya (sorry we don’t have/receive Indonesian currency, mereka tidak memperjualbelikan Rupiah).

Sering pula pemegang Rupiah harus bolak-balik bertukar dengan Dollar Amerika ketika sedang bepergian ke negara non-Dollar Amerika. Sebenarnya ini tidak hanya dialami oleh Indonesia saja tapi juga negara berkembang pada umumnya, termasuk sebagian negara ASEAN yang transaksi ekonominya selalu dikontrol oleh mata uang kuat seperti Dollar Amerika.

Mata uang yang bisa diterima secara luas di dunia sebagai alat pembayaran (hard currency), dengan ciri diantaranya mata uang yang bersangkutan mempunyai nilai yang relatif stabil terhadap mata uang asing maupun inflasi, dan cukup mudah untuk dicairkan/ditukarkan (liquid) dalam pasar uang (forex market). Sebaliknya, mata uang yang kurang laku/tidak liquid (soft currency) mempunyai ciri-ciri yang berlawanan dengan hard currency tersebut. Selama ini hard currency identik dengan mata uang yang berasal dari negara industri besar seperti Dollar Amerika dan Poundsterling Inggris. Seiring berjalannya waktu, dengan kehadiran Euro di Uni Eropa, Euro menjadi pesaing utama dua mata uang tersebut, diikuti oleh beberapa mata uang seperti Deutsche Mark Jerman (sebelum adanya Euro tahun 2002), Yen Jepang dan Swiss Franc.

Salah satu cara untuk mengurangi dominasi mata uang asing khususnya hard currency di Indonesia (juga negara lain) adalah dengan menggunakan sepenuhnya mata uang Rupiah (mata uang masing-masing negara) untuk seluruh transaksi yang dilakukan. Untuk mengurangi dominasi hard currency di wilayah Indonesia, dan untuk menunjukkan eksistensi nilai Rupiah maka sudah sewajarnyalah pemerintah dan Bank Indonesia menata mata uangnya melalui peraturan perundangan tersendiri.

Transaksi dan Nilai Rupiah

Bila merujuk pada UU sebelumnya UU No. 23 /1999 tentang BI, sebenarnya sudah diatur mengenai tata cara penggunaan Rupiah dan pengecualiannya (untuk daerah tertentu). Dalam UU yang baru ini, pengaturan penggunaan Rupiah lebih rinci termasuk pengecualian dan kewajiban penggunaannya di seluruh wilayah Indonesia, juga sanksi denda dan pidananya.

Langkah untuk menjadikan Rupiah tuan rumah di negeri sendiri patut didukung dan dikontrol dalam pelaksanaannya. Jangan sampai dalam pelaksanaannya nanti, tidak ada bedanya antara telah memiliki UU yang baru dengan tidak, Rupiah tetap dipinggirkan meski transaksi ekonomi yang dilakukan terjadi di wilayah Indonesia.

Rupiah merupakan mata uang yang tidak liquid di dalam transaksi internasional. Lalu apakah kita biarkan mata uang nasional ini juga tidak berdaya di negeri sendiri. Indonesia sebagai anggota G20 sudah selayaknya juga mampu menunjukkan bahawa mata uangnya bisa diakui oleh negara lain (mempunyai likuiditas yang cukupu baik di mata internasional). Sekarang ini bisa dibilang, Rupiah adalah yang paling tidak liquid di pasar internasional diantara mata uang negara G20 lainnya.

Sudah seharusnya pemerintah Indonesia mewajibkan semua transaksi yang terjadi di wilayah Indonesia harus menggunakan Rupiah. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk mempersulit dan meperlambat proses transaksi, tapi diharapkan bahwa mata uang rupiah lebih dihargai (paling tidak di negeri sendiri), dan likuiditas Rupiah bisa ditingkatkan baik di dalam maupun luar negeri. Dalam tataran tertentu diharapkan mampu mengontrol nilai tukar Rupiah terhadap mata uang lainnya, meningkatkan rasa kepercayaan Rupiah dan juga masyarakat Indonesia bahwa Rupiah adalah mata uang yang diperhitungkan dalam setiap transaksi.

Sering kita jumpai, banyak pertokoan di kota-kota besar, daerah perbatasan, bandar udara dan laut internasional, dan daerah wisata yang memasang harga dalam mata uang asing (Dollar Amerika). Ini sungguh sangat disayangkan, karena mereka secara tidak langsung mendorong pengunjung untuk menggunakan Dollar Amerika (permintaan uang asing secara tidak langsung akan menurunkan nilai tukar Rupiah). Label harga ganda (double labelling) dalam Rupiah dan lainya (dollar), masih bisa ditolerir dengan syarat bahwa transaksi yang terjadi harus dengan Rupiah. Kalaupun pembeli membayar dengan Dollar Amerika, harus dikonversi ke dalam rupiah saat itu juga. Seringkali terjadi mereka menolak rupiah sebagai alat pembayaran dan memilih menerima uang asing. Dengan UU Rupiah yang baru diharapkan kejadian dan transaksi seperti itu tidak lagi terjadi.

Penolakan seperti ini (menolak menerima Rupiah untuk pembayaran dan penyelesaian kewajiban lainnya) tentu saja bertentangan dengan Pasal 23 dan 33 dengan denda pidana dan kurungan. Kebijakan tersebut, sepertinya memaksa pedagang/pelaku bisnis dan konsumen, tapi peraturan harus ditegakkan karena itulah salah satu cara membuat Rupiah bisa ditata dan dihargai di negeri sendiri; sekaligus salah satu cara untuk mengontrol nilai Rupiah.
Dalam BAB V Pasal 21 dijelaskan bahwa Rupiah wajib digunakan untuk setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran dan atau penyelesaian kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Indonesia. Dalam ayat berikutnya, Rupiah boleh tidak digunakan bila menyangkut jenis transaksi tertentu seperti transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; penerimaan/pemberian hibah dari atau ke luar negeri; transaksi perdagangan internasional; simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau transaksi pembiayaan internasional.

Dengan demikian nampak bahwa pengecualian transaksi non-Rupiah tidak berdasarkan pada lokasi geografis (termasuk di daerah perbatasan atau Bandar udara/pelabuhan laut), pelaku transaksi (misalnya pengacara, akuntan, pilot, atau bahkan tukang becak sekalipun), tapi lebih didasarkan pada jenis transaksi. Nampak bahwa UU ini cukup adil dalam upaya menegakkan Rupiah di bumi Indonesia. Adanya pihak-pihak yang menuntut pengecualian dalam kegiatannya sangatlah disayangkan. Inilah tugas pemerintah dan jajarannya untuk memberikan sosialisasi kewajiban ini; atau bisa saja dikemudian hari mereka mencoba mengakali pasal 23 dengan selalu membuat perjanjian tertulis untuk reward setiap jasa yang diberikannya.

 Gerakan Bersama

Gerakan penggunaaan mata uang lokal untuk setiap transaksi, supaya lebih bergaung (setidaknya dalam lingkup regional), bisa dilakukan oleh negara ASEAN lainnya. Misalnya, kebijakan penggunaan pecahan mata uang lokal (denominated local currencies) untuk surat hutang pemerintah (government bonds) yang telah dicanangkan oleh negara ASEAN, China, Jepang dan Korea kiranya sejalan dengan niat pemerintah untuk lebih menghargai Rupiah di negeri sendiri ( juga wilayah ASEAN pada umumnya). Langkah ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan kita pada Dollar Amerika yang selama ini telah membelenggu transaksi internasional.

Bila kita melihat transaksi perdagangan Indonesia, nampak ada penurunan jumlah transaksi (nilai) dalam Dollar Amerika. Dari sisi ekspor non-migas Indonesia, Dollar Amerika masih tetap perkasa dengan porsi transaksi lebih dari 92% (dalam sepuluh tahun terakhir), sementara Rupiah cukup puas dengan porsi tak lebih dari 0.90%. Namun, dari sisi transaksi impor non-migas, peranan mata uang non-Dollar Amerika mulai menggeliat seperti Euro, dan beberapa mata uang negara ASEAN seperti Dollar Singapura, Ringgit Malaysia dan Baht Thailand. Rupiah juga mulai menunjukkan daya likuiditasnya dengan porsi nilai transaksi sebesar 1.78% tahun 2010, dibanding hanya 0.96% tahun 2000.

Upaya pemerintah Indonesia untuk menata Rupiah dengan mewajibkan penggunaanya dalam setiap transaksi finansial yang terjadi di wilayah Republik harus didukung dengan law enforcement yang kuat. Jangan sampai peraturan perundangan yang ada melakukan pembiaran terhadap marginalisasi Rupiah. Dengan demikian, diharapkan kemampuan likuiditas Rupiah di pasar internasional juga meningkat bersamaan dengan meningkatnya likuiditas mata uang regional negara ASEAN lainnya dan menurunnya dominasi Dollar Amerika. Harapan Rupiah menjadi tuan rumah di negeri sendiri semoga bisa diwujudkan.

Kebijakan Perdagangan: Mercantilisme Sesat ala Indonesia

Dimuat di Harian KONTAN, November 2011

Zamroni Salim, PhD

 Banyak perhelatan besar yang diikuti oleh Indonesia di bulan Nopember 2011 ini , baik dalam kerangka ASEAN (Plus Three), East Asia Summit maupun APEC. Ujung dari setiap pertemuan itu diantaranya adalah perluasan akses pasar melalui perdagangan bebas. Sifat dari perdagangan bebas adalah mengikat (binding), namun tetap tidak memaksa suatu negara membuka 100% pasarnya. Oleh karena itu dalam setiap perjanjian perdagangan bebas, Indonesia harus bisa memilah dengan baik industri/produk mana yang harus dilindungi. Jangan sampai hanya berpatokan pada masalah harga semata lalu kita membuka kran impor sebesar mungkin.

 

Mercantilist Opportunist

Kebijakan impor produk seperti garam, kentang, cabe, jagung dan lainnya marak dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, karena pemerintah (kementrian perdagangan) bertindak sebagai mercantilist a la Indonesia. Di abad16 – akhir abad 18, mercantilist percaya bahwa sektor perdagangan sebagai sektor utama untuk meningkatkan kekayaan negara (mendorong ekspor dan menghalau impor). Mercantilist abad lampau ini mendudukkan dengan baik posisi pedagang (merchant), juga produsen untuk meningkatkan ekspor. Sementara itu, mercantilist ala Indonesia secara sepintas mendorong ekspor tapi ekspor bahan mentah dan mendorong produsen untuk menjual barang jadi (impor). Mercantilist Indonesia hanya melihat selisih harga barang di pasar. Bila harga internasional lebih murah (meski bila ditambah pajak impor) dari harga dalam negeri, maka yang diambil adalah kebijakan impor. Keberpihakan kepada pedagang (yang dianggap sebagai produsen oleh pemerintah) bisa dilihat bagaimana upaya pemerintah dengan memberikan kesempatan penuh pada importir produsen untuk mengimpor barang jadi.

Peraturan Menteri Perdagangan No: 39/M-DAG/PER/10/2010 tentang impor barang jadi telah berpengaruh terhadap merebaknya impor barang. Peraturan ini aneh karena importir produsen diberi kewenangan untuk mengimpor barang jadi. Dalam Peraturan Mendag lainnya No: 17/M-DAG/PER/3/2010 dijelaskan bahwa importir produsen adalah yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri, sebagai bahan baku, bahan penolong, dan/atau untuk mendukung proses produksi. Lantas untuk apa barang jadi bagi mereka? Bukankan secara umum barang jadi tidak bisa digunakan sebagai bahan baku dalam produksi? Nampak sekali peraturan ini menginginkan para produsen itu menjadi pedagang atau pemilik etalase yang memajang barang jadi (impor).

Dengan kebijakan ini, sepertinya pemerintah enggan mencari tahu kenapa ada selisih harga (harga pasar dalam negeri lebih mahal). Pemerintah juga berkilah bahwa keputusan mengimpor produk pertanian dan bahan olahan lainnya karena terbatasnya pasokan dari petani/industri. Kalau dicari tahu penyebabnya, maka pemerintah tidak akan serta merta mengimpor barang tertentu; tetapi mengeluarkan kebijakan untuk memangkas biaya produksi, menekan biaya transportasi (perbaikan infrastruktur), memberikan insentif kepada dunia industri, subsidi harga bahan baku atau bila mungkin menjamin harga jual (jaminan pendapatan bagi petani kecil). Dengan insentif seperti itu maka dunia industri bisa terus berproduksi, petani dengan senang akan bercocok tanam, sehingga tidak dikenal lagi masalah terbatasnya pasokan (supply) dari industri dalam negeri/petani.

Di sisi lain, sebagai merchantilis a la Indonesia, pemerintah selalu berdalih terjadi kelebihan pasokan bahan baku sehingga harus mengekspor barang mentah (raw materials). Ekspor barang mentah ini seperti pada banyak contoh produk hasil hutan dan pertanian (kayu, rotan, minyak sawit mentah (CPO), dsb); juga bijih mentah hasil tambang. Pemerintah belum terlalu memperhatikan bagaimana meningkatkan nilai tambah (added value) di dalam negeri dengan menghidupkan industri pengolahan. Demikian juga untuk hasil tambang, karena jumlah produksi raw materials melimpah maka harus diekspor, tidak perlu repot mengembangkan industri hilirnya.

Untuk produk tertentu, meskipun industri dalam negeri sangat membutuhkan dan serba kekurangan (seperti gas), produk tersebut tetap diekspor dalam jumlah yang jauh lebih besar, meski perusahaan seperti PLN harus bersusah payah mencari gas dari negara lain. Hal lain, dengan garis pantai terpanjang di dunia, Indonesia juga masih mengimpor garam. Pemerintah lebih senang mengimpor garam dari negeri kanguru, negeri bolywood dan lainnya.

Safeguard dan Notifikasi WTO

Indonesia memang sudah menandatangani berbagai FTA, tapi industri dalam negeri, petani dan rakyat jangan sampai dikorbankan. Masih ada berbagai cara untuk melindungi diri seperti melalui safaguard mechanism, yang bisa dilakukan bila dianggap produk impor telah membanjiri pasar dalam negeri atau apabila harga pasar sudah jatuh sampai pada level tertentu.

Indonesia baru memberikan notifikasi kepada WTO mengenai safeguard ini terbatas untuk dairy products seperti susu dan produk turunannya sejumlah kurang lebih 13 produk. Sementara, negara lain yang lebih maju memasukkan jumlah item produk pertanian yang jauh lebih banyak dalam special safeguard. Jumlah produk pertanian Amerika Serikat yang masuk safeguard sekitar 189 produk, Jepang 121 produk, European Union 539 produk, Canada 150 produk, Malaysia 72 produk dan Thailand 52 produk. Sementara itu, Indonesia dengan jumlah penduduk miskin yang jauh lebih banyak (yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada pertanian) justru dengan jumlah produk yang minimal. Untuk ke-13 produk tersebut Indonesia justru tidak memiliki keunggulan kompetitif sama sekali. Sungguh ironis pengelolaan dan perlindungan sektor pertanian di Indonesia (dari kompetisi bebas) masih jauh panggang dari api.

Masih memungkinkan bagi Indonesia untuk memperbarui cakupan produk special safeguard yang memang memerlukan perlindungan tidak hanya dilihat dari sisi kemampuan industri tapi juga besarnya jumlah pekerja yang tergantung pada industri tersebut. Alasan infant industry juga masih dianggap legal untuk melindungi diri, disertai dengan argument yang kuat yang dinotifikasikan terlebih dahulu kepada WTO. Pengecualian lain yang bisa diajukan adalah melalui berbagai alasan food safety and security, national security, sanitary dan phyto sanitary dan lainnya. Kemampuan pemerintah dalam menyampaikan, melobi dan negosiasi menentukan keberhasilannya dalam melindungi industri dalam negeri, petani dan ekonomi pada umumnya.

Masyarakat tentu berharap pemerintah dalam membuka kran impor hendaknya jangan semata-mata karena selisih harga tapi juga memperhatikan bagaimana memperbaiki sektor riilnya. Pemerintah harusnya memiliki simpati, empati dan kepedulian pada petani dan masyarakat pada umumnya. Pemerintah sepertinya memang menghendaki kondisi: kelebihan bahan baku sehingga harus mengekspor barang mentah, kekurangan jumlah produksi sehingga harus mengimpor barang jadi; pemerintah tidak perlu repot untuk menghidupkan industri hilir/pengolahan, karena produk impor lebih murah. Bila demikian, pemerintah nampaknya menginginkan bangsa ini hanya menjadi pedagang (merchants) dan konsumen yang baik untuk barang impor dengan menerapkan mercantilisme sesat.

BPJS: Beratnya Menggapai Kesejahteraan Masyarakat

Dimuat di iREVIEW, November 2011
Oleh: Zamroni Salim

Dengan disyahkannya Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), 28 Oktober lalu, sebenarnya Indonesia mulai menapak ke arah pelayanan kesejahteraan yang lebih baik kepada masyarakat tanpa melihat status sosialnya. Masyarakat berharap memperoleh kesempatan yang sama untuk menggapai jaminan kesehatan (yang dilayani oleh BPJS I) dan jaminan ketenagakerjaan (kecelakaan kerja, hari tua, pensiun dan kematian) yang dilayani BPJS II. Pengelolaan BPJS yang berbentuk badan publik diharapkan mampu memberikan pelayanan sosial masyarakat secara merata dan berkeadilan. Benarkah demikian?

Permasalahan kewajiban
Esensi BPJS adalah memberikan perlindungan (sebagai hak), tetapi dengan adanya kewajiban membayar premi, kenyataan akan berkata lain. UU SJSN no. 40/ 2004 (cikal bakal BPJS) hanya mewajibkan BPJS untuk memberikan pelayanan kepada peserta. Mengapa harus membayar iuran/premi? Terkait kewajiban ini, sebagian masyarakat menolak kehadiran BPJS dengan alasan akan dikomersilkan, dan dianggap merubah hak memperoleh jaminan sosial menjadi asuransi sosial dengan membayar premi.

Bagi mereka yang bekerja di sektor formal (sesuai UU Ketenagakerjaan No. 13/2003) yang kenal dengan program jamsostek tentu tidak bermasalah dengan premi (karena dibayarkan bersama melalui perusahaan). Demikian juga yang miskin (di bawah garis kemiskinan), tida perlu membayar dengan repot karena ditanggung oleh pemerintah. Namun masyarakat golongan ini jangan berharap terlalu banyak untuk memperoleh layanan jaminan sosial lainnya (ketenagakerjaan), karena pemerintah tidak menanggung premi jaminan sosial lainnya. Bagaimana dengan sebagian besar masyarakat yang di sektor informal, usahanya tidak berbadan hukum dan tidak pernah mengenal asuransi? Tentu sangat sulit karena mereka (cenderung) tidak harus tunduk pada UU Ketenagakerjaan untuk ikut program jaminan sosial tenaga kerja dan pemerintah tidak bisa memaksa mereka untuk menjadi peserta.

Adalah berlebihan kekhawatiran Bapak Menkeu bahwa pemberlakukan BPJS akan memberatkan APBN; bahkan membandingkannya dengan krisis Eropa (yang menurut beliau karena beban anggaran untuk pemberian jaminan sosial). Kekhawatiran ini tentu mengada-ada, karena beban anggaran hanya untuk membayar premi bagi mereka yang fakir miskin dan tidak mampu; dan hanya diberikan untuk jaminan kesehatan bukan lainnya. Sementara masyarakat lain membayar untuk diri mereka sendiri.

Hal ini tentu akan menimbulkan permasalahan di masyarakat bagi mereka yang tidak memperoleh pelayanan BPJS ini. Kecemburuan sosial bisa muncul dari mereka yang miskin tapi tidak masuk daftar orang yang memperoleh subsidi BPJS ini. Lantas, bila demikian halnya, maka target untuk memberikan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia hanya sebatas harapan.

Political allert dan political will.
BPJS ini sebenarnya lebih ramping karena hanya dikenal BPJS I dan II, yang sebelumnya meliputi banyak penyedia jasa. Permasalahannya lebih terkait dengan proses penggabungan usaha dan pelayanan dari beberapa BUMN yang dilebur, khususnya BPJS II. Ini adalah bentuk merger usaha dan pelayanan yang didasarkan pada amanat undang-undang bukan pada masalah pertimbangan bisnis (profit, cost saving, inefficiency management dan lainnya). Proses ini tentu akan memakan waktu yang relatif lama karena menyangkut aspek permodalan, asset, manajemen, sumber daya manusia, aspek hukum, produksi, integrasi jaringan, pelayanan dan lainnya.
Proses ini telah menyebabkan alotnya proses pengesahan RUU BPJS ini, juga dikhawatirkan masih dimungkinkannya tarik ulur operasionalisasi, khususnya BPJS II yang syarat dengan kepentingan politik. Dengan demikian, dimungkinkan terjadinya peyimpangan dari apa yang disepakati dengan isi finalnya. Pemerintah dan DPR harus bisa mengesampingkan niatan elit dan partisan opportunist. Rencana pembentukan BPJS Daerah, meski jasanya dianggap sebagai tambahan/plengkap, namun karena pendanaanya dari APBD maka akan makin sarat dengan politisasi oleh elit di tingkat lokal
Dengan pembebasan premi bagi mereka yang fakir miskin (di bawah garis kemiskinan) dan tidak mampu, bisa menimbulkan moral hazard bagi mereka yang berpendapatan kecil/mendekati garis kemiskinan. Mereka tentu ingin dianggap fakir miskin. Bila demikian halnya, maka bisa dipastikan jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan akan meningkat, yang tentu tidak disenangi oleh presiden kita -blunder bagi pemerintah (SBY). Memang angka kemiskinan ini sarat dengan politisasi: prestasi penurunan angka kemiskinan lebih disebabkan oleh terlalu rendahnya garis kemiskinan, untuk tahun 2010 sebesar Rp. 7000,- /per hari (BPS).

Pengawasan dan sanksi yang tegas menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Bagaimana lemahnya pengawasan dan tidak adanya sanksi yang tegas? Kita bisa berkaca pada bagaimana pemerintah memperlakukan UU Ketenagakerjaan ini. Disamping UU yang tidak berisi sanksi tegas, pengawasannya juga memble. UU BPJS berisi kewajiban dan larangan tapi tidak ada sanksi. Dengan tanpa law enforcement maka BPJS hanya jalan di tempat dan menambah beban negara/ masyarakat.

Sosialisasi terhadap suatu kebijakan seringkali disepelekan pemerintah. Hal ini bisa dilihat dari kasus ASEAN China Free Trade Agreement di tahun 2010, dimana masyarakat dan dunia industri terbengong ketika perjanjian berlaku. BPJS harus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat baik itu menyangkut jasa yang diberikan, kewajiban premi, pengecualian jaminan, sampai proses klaim. Sosialisasi ini harus terus dilakukan secara berkelanjutan.
Bila BPJS ini berhasil, maka Indonesia selangkah lebih maju dalam mensejahterakan rakyatnya melalui pelayanan jaminan sosial, meski masih terbatas karena dengan UU yang ada mengesampingkan mereka yang tidak masuk sektor formal dan tidak fakir miskin; juga terbatasnya jaminan sosial lainnya kepada fakir miskin.